Diposting pada
Dalam ekosistem hukum agraria di Indonesia, instrumen penting yang memegang kunci utama dalam melakukan verifikasi, validasi, dan justifikasi di lapangan sebelum sebuah hak atas tanah diterbitkan adalah Panitia Pemeriksa Tanah A, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Panitia A. Keberadaan Panitia A menjadi jembatan yuridis dan fisik yang menghubungkan antara klaim kepemilikan sebidang tanah oleh…
Diposting pada
Transformasi digital dalam sektor pertanahan di Indonesia tengah berjalan secara masif sebagai langkah modernisasi administrasi negara. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), pemerintah secara bertahap menerapkan kebijakan migrasi dari Sertifikat Tanah konvensional berbasis kertas menuju Sertifikat Tanah Elektronik atau Sertifikat-el. Langkah strategis ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun…
Diposting pada
Proses pengurusan balik nama sertifikat tanah sering kali diasumsikan sebagai prosedur yang rumit, mahal, dan wajib melibatkan jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Anggapan ini berkembang di masyarakat karena minimnya akses informasi mengenai birokrasi pertanahan yang sebenarnya makin terbuka. Jika ditelaah secara mendalam berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, jawaban atas pertanyaan…
Diposting pada
Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) merupakan pintu gerbang utama dalam pengurusan legalitas dan perizinan berusaha di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai dokumentasi hukum secara elektronik berdasarkan tingkat risiko usaha. Implementasi sistem ini mencakup penerbitan dokumen identitas hukum dasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi kepatuhan seperti jaminan produk halal. Berdasarkan pembagian matriks…
Diposting pada
Urusan legalitas dokumen, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian jual beli, hingga pengurusan sertifikat tanah, merupakan hal yang sangat krusial dan tidak boleh disepelekan. Di sinilah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, maraknya kasus mafia tanah dan pemalsuan dokumen oleh oknum tidak bertanggung jawab…
Diposting pada
Perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) membawa transformasi signifikan dalam sistem perizinan properti di Indonesia. Proses transisi ini sepenuhnya mengandalkan platform digital yang terintegrasi untuk memastikan standar teknis bangunan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah awal untuk memulai peralihan ini adalah dengan melakukan pendaftaran akun melalui Sistem…
