Perubahan besar dalam dunia birokrasi pertanahan Indonesia resmi dimulai melalui terobosan yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid. Melalui kebijakan progresif yang mulai diberlakukan secara bertahap tepat pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah memangkas birokrasi pengurusan peralihan hak atas tanah…
ATR
Perbedaan Sertifikat Tanah Kertas dan Sertifikat Elektronik
Transformasi digital dalam sektor pertanahan di Indonesia tengah berjalan secara masif sebagai langkah modernisasi administrasi negara. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), pemerintah secara bertahap menerapkan kebijakan migrasi dari Sertifikat Tanah konvensional berbasis kertas menuju Sertifikat Tanah Elektronik atau Sertifikat-el. Langkah strategis ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun…
Apakah Bisa Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris? Ini Penjelasannya
Proses pengurusan balik nama sertifikat tanah sering kali diasumsikan sebagai prosedur yang rumit, mahal, dan wajib melibatkan jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Anggapan ini berkembang di masyarakat karena minimnya akses informasi mengenai birokrasi pertanahan yang sebenarnya makin terbuka. Jika ditelaah secara mendalam berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, jawaban atas pertanyaan…
Cara Cek Legalitas Notaris Secara Online
Urusan legalitas dokumen, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian jual beli, hingga pengurusan sertifikat tanah, merupakan hal yang sangat krusial dan tidak boleh disepelekan. Di sinilah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, maraknya kasus mafia tanah dan pemalsuan dokumen oleh oknum tidak bertanggung jawab…
