BPHTB

Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Hanya 10 Hari Saja!

Law | Diposting pada |

Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Hanya 10 Hari Saja!

Perubahan besar dalam dunia birokrasi pertanahan Indonesia resmi dimulai melalui terobosan yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid. Melalui kebijakan progresif yang mulai diberlakukan secara bertahap tepat pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah memangkas birokrasi pengurusan peralihan hak atas tanah…

Apakah Bisa Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris? Ini Penjelasannya

Law | Diposting pada |

Apakah Bisa Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris? Ini Penjelasannya Apakah Bisa Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris?

Proses pengurusan balik nama sertifikat tanah sering kali diasumsikan sebagai prosedur yang rumit, mahal, dan wajib melibatkan jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Anggapan ini berkembang di masyarakat karena minimnya akses informasi mengenai birokrasi pertanahan yang sebenarnya makin terbuka. Jika ditelaah secara mendalam berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, jawaban atas pertanyaan…

Mengenal KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) dan Persyaratannya

Law | Diposting pada |

Mengenal KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) dan Persyaratannya Mengenal KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) dan Persyaratannya

Membeli hunian vertikal kini menjadi tren gaya hidup sekaligus solusi praktis bagi masyarakat perkotaan. Di Indonesia, salah satu cara paling populer untuk mewujudkannya adalah melalui fasilitas perbankan yang disebut Kredit Pemilikan Apartemen atau KPA. Fasilitas ini hadir sebagai jawaban bagi mereka yang menginginkan efisiensi tempat tinggal namun terkendala jika harus membayar secara tunai dalam jumlah…

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Law | Diposting pada |

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan struktur kompleks yang dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi serta pemerataan pembangunan nasional. Otoritas perpajakan di tanah air terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembagian ini bertujuan agar…