Diposting pada
Mengeluarkan nama dari Kartu Keluarga (KK) merupakan prosedur administrasi kependudukan yang sangat penting untuk memastikan akurasi database kependudukan nasional. Proses ini secara formal disebut dengan pecah Kartu Keluarga atau pemutakhiran data kependudukan. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan…
Diposting pada
Identitas Kependudukan Digital atau yang lebih akrab disapa IKD merupakan terobosan besar dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memindahkan identitas fisik ke dalam ruang digital yang lebih praktis dan aman. Kehadiran IKD bukan sekadar memindahkan foto KTP ke dalam ponsel, melainkan sebuah sistem identitas terintegrasi yang memungkinkan penduduk mengakses berbagai layanan publik hanya…
Diposting pada
Menjaga kondisi fisik KTP merupakan kewajiban setiap warga negara karena dokumen ini merupakan instrumen utama dalam mengakses layanan publik. Namun, seiring berjalannya waktu, kerusakan fisik seperti kartu yang patah, lapisan plastik yang terkelupas, hingga pudarnya teks dan foto sering kali tidak terhindarkan. Ketika hal ini terjadi, langkah segera harus diambil untuk memastikan validitas data diri…
Diposting pada
Kepemilikan properti bagi warga negara asing di Indonesia merupakan topik yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai regulasi pertanahan yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian aturan guna menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi ekspatriat, namun tetap berpegang pada prinsip kedaulatan agraria nasional. Bagi orang asing yang berniat memiliki hunian atau aset properti di tanah…
Diposting pada
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan sebuah terobosan revolusioner dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dirancang untuk mengatasi lambatnya proses sertifikasi tanah di masa lalu. Secara filosofis, PTSL hadir sebagai perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi perbedaan…
Diposting pada
Transformasi sertifikat tanah dari bentuk buku kertas konvensional menjadi Sertifikat Elektronik atau Sertifikat-el merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menciptakan ekosistem pertanahan yang lebih aman dan modern. Proses ini didasarkan pada payung hukum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 yang menandai era baru di mana…
