UMKM

Panduan Lengkap Pembuatan NIB Untuk E-commerce / Bisnis Online

Law | Diposting pada |

Panduan Lengkap Pembuatan NIB Untuk E-commerce / Bisnis Online Panduan Lengkap Pembuatan NIB Bisnis Online

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital yang sangat cepat, pemerintah Indonesia secara berkala memperbarui regulasi perdagangan. Masuknya Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 19 Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkuat dan menyempurnakan aturan main perdagangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan erat dengan ekosistem digital, perlindungan konsumen, dan penguatan produk lokal. Secara garis besar,…

Legalitas dan Izin yang Bisa dan Tidak Bisa Diurus Melalui OSS

Law | Diposting pada |

Legalitas dan Izin yang Bisa dan Tidak Bisa Diurus Melalui OSS Legalitas dan Izin yang Bisa dan Tidak Bisa Diurus Melaluis OSS

Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) merupakan pintu gerbang utama dalam pengurusan legalitas dan perizinan berusaha di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai dokumentasi hukum secara elektronik berdasarkan tingkat risiko usaha. Implementasi sistem ini mencakup penerbitan dokumen identitas hukum dasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi kepatuhan seperti jaminan produk halal. Berdasarkan pembagian matriks…

Legalitas Mempermudah Akses Modal bagi UMKM dan Bisnis

Law | Diposting pada |

Legalitas Mempermudah Akses Modal bagi UMKM dan Bisnis Legalitas Mempermudah Akses Modal bagi UMKM dan Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, memiliki ide brilian atau produk yang berkualitas saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adalah keterbatasan modal untuk melakukan ekspansi atau menjaga arus kas. Sering kali, kesulitan dalam…

Platform Digital Dilarang Menaikkan Pajak Sewenang-wenang

Law | Diposting pada |

Platform Digital Dilarang Menaikkan Pajak Sewenang-wenang Platform Digital Dilarang Menaikkan Pajak Sewenang-wenang

Dinamika ekonomi digital seringkali menciptakan persinggungan antara kebijakan komersial perusahaan dengan regulasi publik yang ditetapkan negara. Salah satu isu paling krusial adalah pemahaman mengenai Pajak dan Biaya Layanan. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan e-commerce pada dasarnya tidak memiliki otoritas hukum untuk menentukan, mengubah, apalagi menaikkan tarif pajak secara sepihak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan instrumen…

Perbedaan PT PMA dan PT PMDN

Law | Diposting pada |

Perbedaan PT PMA dan PT PMDN Perbedaan PT PMA dan PT PMDN

Perbedaan antara Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN) merupakan aspek dasar yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha sebelum mengurus legalitas bisnis di Indonesia. Secara prinsip, pembeda utama dari kedua entitas ini terletak pada asal-usul modal yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. PT PMDN adalah bentuk badan…

Cara Membuat Akta Pendirian Usaha

Law | Diposting pada |

Cara Membuat Akta Pendirian Usaha Cara Membuat Akta Pendirian Usaha

Memulai sebuah bisnis di Indonesia memerlukan landasan hukum yang kokoh agar entitas tersebut diakui secara resmi oleh negara. Dokumen paling fundamental dalam proses ini adalah Akta Pendirian Usaha. Akta ini bukan sekadar lembaran kertas formalitas, melainkan dokumen autentik yang dibuat di hadapan notaris yang berfungsi sebagai bukti sah berdirinya sebuah perusahaan. Tanpa akta ini, sebuah…