Menjalankan sebuah entitas manufaktur atau pengolahan di Indonesia memerlukan landasan hukum yang kokoh agar operasional perusahaan dapat berjalan tanpa hambatan legalitas di kemudian hari. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia telah bertransformasi secara fundamental melalui mekanisme Online Single Submission Risk-Based Approach atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA. Perubahan ini menggeser…
Peraturan
Panduan Lengkap Mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Mengurus Surat Izin Tempat Usaha atau yang lebih dikenal dengan singkatan SITU merupakan langkah legalitas penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin memastikan operasional bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Dokumen ini menjadi bukti autentik bahwa lokasi yang digunakan untuk menjalankan roda ekonomi telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat serta…
Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Surat Keterangan Domisili Usaha atau yang sering disingkat sebagai SKDU merupakan dokumen legalitas krusial yang berfungsi sebagai bukti resmi bahwa suatu badan usaha atau perusahaan memiliki tempat kedudukan hukum yang tetap di suatu wilayah. Dokumen ini menjadi pondasi dasar sebelum seorang pelaku usaha dapat melangkah ke tahap perizinan yang lebih kompleks seperti pembuatan Nomor Pokok…
Panduan Lengkap Mengubah SHM Menjadi Tanah Wakaf
Proses transformasi yuridis dari Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Tanah Wakaf merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang memiliki implikasi sangat kuat, baik dari sisi teologis maupun legalitas formal di Indonesia. Berdasarkan kerangka regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, langkah pertama yang harus dipahami oleh…
Panduan Lengkap Mengurus Izin Ruko
Membangun atau mengoperasikan Rumah Toko (Ruko) di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam mengenai transformasi regulasi yang telah beralih ke sistem berbasis risiko. Fondasi hukum utama yang mendasari seluruh proses ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkenalkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai pintu gerbang utama perizinan berusaha. Dalam skema terbaru, pemilik ruko tidak…
Cara Mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung atau yang kini dikenal dengan istilah PBG merupakan prosedur yang wajib dipahami oleh setiap pemilik lahan yang berniat mendirikan, mengubah, atau memperluas bangunan. Berdasarkan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PBG hadir menggantikan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dengan fokus utama pada pemenuhan standar teknis bangunan. Proses ini tidak lagi sekadar…
