Perubahan besar dalam dunia birokrasi pertanahan Indonesia resmi dimulai melalui terobosan yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid. Melalui kebijakan progresif yang mulai diberlakukan secara bertahap tepat pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah memangkas birokrasi pengurusan peralihan hak atas tanah…
Aset
Tips Mengajukan KUR ke Bank Agar Disetujui
Mendapatkan suntikan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan langkah strategis yang jamak diambil pelaku UMKM untuk meningkatkan skala bisnis. Mengingat program ini disubsidi langsung oleh pemerintah dengan suku bunga yang sangat miring, mulai dari 6% efektif per tahun, tetapi proses seleksi dari pihak perbankan tergolong ketat. Agar pengajuan modal usaha Anda berjalan mulus dan…
Mengenal Panitia A dalam Pertanahan
Dalam ekosistem hukum agraria di Indonesia, instrumen penting yang memegang kunci utama dalam melakukan verifikasi, validasi, dan justifikasi di lapangan sebelum sebuah hak atas tanah diterbitkan adalah Panitia Pemeriksa Tanah A, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Panitia A. Keberadaan Panitia A menjadi jembatan yuridis dan fisik yang menghubungkan antara klaim kepemilikan sebidang tanah oleh…
Perbedaan Sertifikat Tanah Kertas dan Sertifikat Elektronik
Transformasi digital dalam sektor pertanahan di Indonesia tengah berjalan secara masif sebagai langkah modernisasi administrasi negara. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), pemerintah secara bertahap menerapkan kebijakan migrasi dari Sertifikat Tanah konvensional berbasis kertas menuju Sertifikat Tanah Elektronik atau Sertifikat-el. Langkah strategis ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun…
Apakah Bisa Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris? Ini Penjelasannya
Proses pengurusan balik nama sertifikat tanah sering kali diasumsikan sebagai prosedur yang rumit, mahal, dan wajib melibatkan jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Anggapan ini berkembang di masyarakat karena minimnya akses informasi mengenai birokrasi pertanahan yang sebenarnya makin terbuka. Jika ditelaah secara mendalam berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, jawaban atas pertanyaan…
Cara Beralih dari IMB menjadi PBG
Perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) membawa transformasi signifikan dalam sistem perizinan properti di Indonesia. Proses transisi ini sepenuhnya mengandalkan platform digital yang terintegrasi untuk memastikan standar teknis bangunan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah awal untuk memulai peralihan ini adalah dengan melakukan pendaftaran akun melalui Sistem…
