Diposting pada
Mengeluarkan nama dari Kartu Keluarga (KK) merupakan prosedur administrasi kependudukan yang sangat penting untuk memastikan akurasi database kependudukan nasional. Proses ini secara formal disebut dengan pecah Kartu Keluarga atau pemutakhiran data kependudukan. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan…
Diposting pada
Memiliki legalitas yang jelas merupakan langkah fundamental bagi setiap pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya secara profesional di Indonesia. Salah satu dokumen yang menjadi pilar utama dalam dunia bisnis adalah Surat Izin Usaha Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP. Dokumen ini bukan sekadar lembaran kertas formalitas, melainkan bukti sah bahwa sebuah kegiatan usaha perdagangan…
Diposting pada
Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing atau yang lebih dikenal dengan istilah PT PMA merupakan jalur utama bagi investor asing yang ingin menanamkan modal dan menjalankan operasional bisnis secara legal di wilayah hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri, PT PMA memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha…
Diposting pada
Kepemilikan properti bagi warga negara asing di Indonesia merupakan topik yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai regulasi pertanahan yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian aturan guna menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi ekspatriat, namun tetap berpegang pada prinsip kedaulatan agraria nasional. Bagi orang asing yang berniat memiliki hunian atau aset properti di tanah…
Diposting pada
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan sebuah terobosan revolusioner dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dirancang untuk mengatasi lambatnya proses sertifikasi tanah di masa lalu. Secara filosofis, PTSL hadir sebagai perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi perbedaan…
Diposting pada
Transformasi sertifikat tanah dari bentuk buku kertas konvensional menjadi Sertifikat Elektronik atau Sertifikat-el merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menciptakan ekosistem pertanahan yang lebih aman dan modern. Proses ini didasarkan pada payung hukum Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 yang menandai era baru di mana…
