Platform Digital Dilarang Menaikkan Pajak Sewenang-wenang

Dinamika ekonomi digital seringkali menciptakan persinggungan antara kebijakan komersial perusahaan dengan regulasi publik yang ditetapkan negara. Salah satu isu paling krusial adalah pemahaman mengenai Pajak dan Biaya Layanan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan e-commerce pada dasarnya tidak memiliki otoritas hukum untuk menentukan, mengubah, apalagi menaikkan tarif pajak secara sepihak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan instrumen kedaulatan negara yang diatur secara ketat melalui undang-undang.

Platform digital hanya diposisikan sebagai pemotong atau pemungut pajak, yang berarti mereka hanyalah perantara administratif antara wajib pajak (penjual) dan kas negara.

Kewenangan untuk menetapkan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh) sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Jika sebuah perusahaan e-commerce mencoba memodifikasi persentase pajak di luar ketentuan regulasi resmi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berat hingga tindak pidana perpajakan.

Hal ini penting untuk dipahami karena seringkali kenaikan biaya layanan dari platform disalahartikan sebagai kenaikan pajak, padahal keduanya memiliki dasar hukum dan tujuan yang sangat berbeda.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan telah mempertegas peran platform sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Dalam kapasitas ini, platform wajib mematuhi transparansi pelaporan. Ketika terjadi perubahan tarif, seperti penyesuaian PPN yang mengikuti kebijakan fiskal nasional, platform harus menyertakan bukti potong yang sah dan rincian yang jelas kepada para mitra penjual.

Selain aspek perpajakan murni, terdapat pula batasan mengenai biaya layanan yang sering kali membebani pelaku UMKM secara mendadak. Meskipun platform memiliki kebebasan dalam menjalankan model bisnis mereka, prinsip perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat melarang adanya praktik eksploitatif.

Klausul baku dalam perjanjian kerja sama tidak boleh memberikan hak mutlak bagi perusahaan untuk mengubah struktur biaya tanpa sosialisasi yang memadai. Perubahan biaya yang sangat drastis dan mendadak tanpa disertai peningkatan kualitas layanan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan di pasar.

Dalam perspektif ekonomi makro, perlindungan terhadap penjual dari pungutan sewenang-wenang sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Jika platform menaikkan beban biaya secara tidak wajar, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang.

Oleh karena itu, kementerian terkait terus memperketat pengawasan terhadap algoritma dan skema biaya tambahan agar ekosistem digital tetap inklusif.

Transparansi adalah kunci utama dalam mencegah praktik ekonomi yang tidak adil, di mana setiap kebijakan finansial harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara fungsional bagi kelangsungan bisnis para mitra yang tergabung di dalamnya.

Dengan pengawasan yang ketat dari lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan perusahaan e-commerce tetap menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi tanpa melampaui batas wewenang yang telah ditetapkan oleh kedaulatan hukum negara.
 

Batasan Platform Digital: Dilarang Menaikkan Pajak Sewenang-wenang

Di tengah tren kenaikan biaya layanan (service fee) yang dilakukan oleh raksasa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, muncul pertanyaan krusial: “Sejauh mana platform digital boleh menetapkan beban finansial kepada mitranya?”

Secara hukum dan etika bisnis, perusahaan e-commerce memiliki batasan ketat agar tidak melakukan tindakan sepihak yang merugikan ekosistem perdagangan digital.

1. Pajak adalah Ranah Negara, Bukan Platform

Satu hal yang sering disalahpahami adalah istilah “pajak e-commerce”. Penting untuk ditegaskan bahwa platform e-commerce tidak memiliki otoritas untuk menaikkan tarif pajak.

Berdasarkan PMK No. 37 Tahun 2025, platform digital hanya berfungsi sebagai pemungut (setara dengan agen pemerintah). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% (untuk omzet di atas Rp 500 juta) ditentukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Jika sebuah platform menaikkan angka ini tanpa dasar undang-undang, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau pelanggaran administrasi perpajakan yang serius.
 

2. Larangan Klausul Baku yang Menjerat

Dalam hukum perlindungan konsumen dan pelaku usaha (UU No. 8 Tahun 1999), terdapat larangan terhadap klausul baku yang memberikan hak kepada satu pihak untuk mengubah aturan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Meski platform sering memperbarui Terms of Service, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai memperketat pengawasan terhadap:

• Mekanisme Re-consent
  Platform wajib memberikan notifikasi transparan dan waktu yang cukup sebelum biaya baru berlaku.
• Transparansi Biaya
  Kenaikan biaya layanan (misalnya biaya admin yang mencapai 7,5%–10% di tahun 2026) harus disertai dengan peningkatan layanan yang nyata, bukan sekadar upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan secara eksploitatif.

3. Aturan Baru Biaya Admin 2026

Pada awal 2026, pemerintah melalui kementerian terkait tengah menyiapkan regulasi khusus untuk menstandardisasi biaya admin. Langkah ini diambil setelah adanya keresahan UMKM mengenai biaya yang semakin berlapis, mulai dari biaya kategori produk, biaya program gratis ongkir, hingga biaya penanganan.

Tujuan dari aturan ini adalah:

• Mencegah Monopoli
  Menghindari platform besar menggunakan posisi dominannya untuk menekan penjual kecil.
• Keberlanjutan UMKM
  Memastikan margin keuntungan penjual tetap sehat sehingga harga di tingkat konsumen tetap kompetitif.

4. Perlindungan dari Perubahan Algoritma dan Biaya Tersembunyi

Selain pajak dan biaya layanan, bentuk “biaya sewenang-wenang” lainnya adalah kewajiban mengikuti program promosi tertentu agar produk tetap muncul di pencarian teratas. Pemerintah kini mewajibkan platform untuk:

• Memberikan opsi bagi penjual untuk tidak mengikuti program tambahan tanpa adanya sanksi penurunan visibilitas secara ekstrem.
• Dilarang mengutamakan produk impor melalui algoritma sistem pencarian jika hal tersebut dipicu oleh skema biaya tambahan yang tidak transparan.

Kenaikan biaya layanan mungkin tidak terhindarkan seiring dengan kedewasaan pasar digital, namun kesewenang-wenangan adalah pelanggaran hukum. Bagi para pelaku usaha, memahami bahwa pajak adalah tetap (sesuai regulasi pemerintah) dan biaya admin harus transparan adalah kunci utama dalam mempertahankan bisnis.

Catatan Penting bagi Seller: Selalu pantau update dari kanal resmi Pemerintah (Kemenkeu/Kemendag) mengenai tarif PPh dan PPN terbaru agar Anda bisa membedakan mana yang merupakan kebijakan negara dan mana yang merupakan kebijakan komersial platform.